Bobby Nasution Prioritaskan Nias dalam Musrembang RKPD 2027 dengan Enam Basis Pembangunan

Dalam upaya untuk merumuskan arah pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, telah mengidentifikasi enam basis utama yang akan menjadi fokus dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumut untuk tahun 2027. Penekanan pada rencana ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang lebih inklusif dan terintegrasi.

Enam Basis Pembangunan Utama

Bobby Nasution menyampaikan enam basis pembangunan yang menjadi landasan dalam Musrenbang RKPD 2027. Basis-basis tersebut adalah:

• Akselerasi pertumbuhan berkualitas
• Peningkatan produktivitas
• Peningkatan investasi
• Pengembangan industri berbasis potensi daerah
• Penguatan daya saing daerah
• Pemulihan pascabencana

Setiap basis ini dirancang untuk saling mendukung dan berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama, yaitu menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Pembangunan di Kepulauan Nias

Dalam pembukaan Musrenbang RKPD Sumut 2027 yang berlangsung di Hotel Santika Dyandra, Medan pada tanggal 22 April 2026, Bobby menekankan pentingnya fokus pada percepatan pembangunan di Kepulauan Nias. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara wilayah tersebut dan daerah lain di Sumatera Utara.

“Ini adalah solusi yang perlu kita lakukan. Salah satu langkah konkret yang akan kami ambil di tahun 2027 adalah pengembangan di Kepulauan Nias,” jelas Bobby. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Nias dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Klaster Pembangunan di Nias

Pemerintah Provinsi Sumut juga telah menetapkan tiga klaster pembangunan yang akan menjadi fokus utama di Kepulauan Nias, yaitu:

• Kawasan produksi
• Kawasan logistik
• Kawasan pariwisata

Dengan pengembangan klaster-klaster ini, diharapkan akan tercipta sinergi antara sektor-sektor yang saling mendukung, sehingga meningkatkan potensi ekonomi daerah.

Pengembangan Infrastruktur Logistik

Salah satu aspek krusial dalam klaster logistik adalah pembangunan infrastruktur yang memadai. Bobby menjelaskan perlunya membangun fasilitas pergudangan logistik dan cold storage yang dapat diandalkan. “Kami berencana untuk membangun fasilitas gudang logistik yang akan menjadi pusat penyimpanan di satu lokasi,” ungkapnya. Langkah ini diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan meningkatkan efisiensi dalam sektor logistik.

Program Pendidikan Gratis

Pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup sektor pendidikan. Pemerintah Provinsi Sumut meluncurkan kebijakan pendidikan gratis yang akan berlaku mulai tahun ajaran baru 2026. Program ini akan menyasar Kepulauan Nias dan daerah-daerah yang terdampak bencana.

“Kami akan menerapkan sekolah gratis di seluruh SMA, SMK, dan SLB di wilayah Kepulauan Nias, tanpa adanya iuran apapun. Ini termasuk larangan untuk komite-komite yang biasanya memungut biaya,” tegas Bobby. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang terpengaruh oleh bencana.

Peningkatan Sektor Kesehatan

Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama. Pemprov Sumut akan memberikan beasiswa bagi calon dokter spesialis, khususnya yang akan ditempatkan di Kepulauan Nias. Saat ini, terdapat 18 dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis di Universitas Sumatera Utara, dengan harapan mereka dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah ini.

Indikator Pembangunan yang Positif

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengapresiasi indikator pembangunan di Sumatera Utara yang menunjukkan tren positif. Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa pemerataan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Tito juga mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut berada di atas rata-rata nasional, mencapai angka 76,47, sedangkan IPM nasional tercatat sebesar 75,90.

“IPM adalah cerminan kualitas masyarakat di Sumut, mencakup pendidikan, kesehatan, dan faktor lainnya. Dengan angka IPM yang lebih tinggi daripada nasional, ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Sumut cukup baik,” tambah Tito.

Partisipasi Stakeholder dalam Musrenbang

Musrenbang RKPD 2027 ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, Wakil Gubernur Sumut, Surya, serta Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap. Kehadiran para bupati dan walikota se-Sumatera Utara juga menandakan komitmen kolektif dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan berbasis pada enam pilar utama dan fokus pada Kepulauan Nias, Pemprov Sumut berupaya menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Melalui program-program yang telah direncanakan, diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.