Permahi Aceh Tekankan Pentingnya Transparansi dan Keberpihakan dalam Penanganan Pokir DPRA

BANDA ACEH — Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Aceh, Rifqi Maulana, menekankan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) belum menunjukkan komitmen yang cukup dalam memberikan dukungan nyata kepada masyarakat, terutama dalam konteks penanganan dan pemulihan pascabencana, seperti banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh. Keadaan di lapangan mengindikasikan bahwa banyak warga yang terdampak masih tinggal di tenda-tenda darurat, dengan pemulihan ekonomi yang berjalan sangat lambat.

Realitas di Lapangan

Rifqi menegaskan bahwa jika kita melihat langsung kondisi di lapangan, masyarakat masih berjuang tanpa bantuan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan penganggaran oleh DPRA belum berjalan dengan optimal.

Menurutnya, isu ini tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan anggaran daerah, termasuk Pokok Pikiran (Pokir) DPRA yang hingga kini tidak sepenuhnya transparan untuk publik. Pokir seharusnya berfungsi sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan anggaran yang diterapkan.

Pentingnya Transparansi Anggaran

“Pokir seharusnya berasal dari suara rakyat. Namun, jika data tersebut tidak dibuka, masyarakat akan kesulitan untuk mengetahui apakah anggaran tersebut digunakan dengan tepat dan untuk siapa,” jelasnya.

Rifqi menekankan bahwa dalam situasi bencana, penggunaan anggaran harus jelas dan berpihak pada korban. Jika masih banyak warga yang tidak mendapatkan penanganan yang memadai, maka perlu dipertanyakan sejauh mana anggaran, termasuk yang berasal dari Pokir, benar-benar dialokasikan untuk pemulihan.

• Pengelolaan anggaran daerah harus transparan.
• Pokir harus berfungsi sebagai jembatan aspirasi masyarakat.
• Data anggaran harus dapat diakses oleh publik.
• Penggunaan anggaran harus berpihak pada korban bencana.
• Keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dasar Hukum dan Aspirasi Masyarakat

Pokok Pikiran (Pokir) memiliki dasar hukum yang jelas dan merupakan representasi dari aspirasi masyarakat yang tidak boleh diabaikan. Namun, Rifqi menegaskan bahwa masalah utama bukan hanya pada legalitas, melainkan pada transparansi dan arah penggunaan anggaran tersebut di tengah kondisi masyarakat yang masih mengalami dampak bencana.

Pokir merupakan instrumen yang sah dan dilindungi oleh undang-undang, dihasilkan dari proses reses sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat. “Yang dipertanyakan publik saat ini adalah: ke mana arah anggaran itu? Apakah benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat yang tengah kesulitan, atau tidak?” tambahnya.

Prioritas Kebutuhan Korban

Dalam kondisi darurat seperti ini, seharusnya fokus utama adalah memenuhi kebutuhan korban, bukan melaksanakan program yang tidak langsung berhubungan dengan mereka. Rifqi mengamati bahwa situasi di lapangan menunjukkan bahwa banyak korban bencana masih terpaksa tinggal di tenda darurat, sementara pemulihan ekonomi berjalan lambat.

“Jika Pokir itu berasal dari aspirasi rakyat, logikanya harus diarahkan untuk membantu korban bencana. Namun, yang terlihat saat ini adalah dampaknya belum maksimal,” tegasnya.

Keterbukaan Data untuk Peningkatan Kepercayaan

Rifqi juga mengingatkan bahwa minimnya transparansi anggaran dapat menimbulkan kecurigaan di kalangan publik. Tanpa adanya keterbukaan, sulit untuk memastikan apakah program yang dijalankan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat atau hanya untuk kepentingan lain.

Karena itu, PERMAHI Aceh mendorong DPRA dan pemerintah daerah untuk membuka data Pokir secara komprehensif, mulai dari besaran anggaran, program kegiatan, hingga penerima manfaat. “Ini bukan untuk menyalahkan, tetapi agar semuanya jelas. Dengan adanya transparansi, publik juga dapat ikut mengawasi,” katanya.

Harapan untuk Penanganan Bencana yang Lebih Baik

Rifqi berharap bahwa di masa mendatang, penanganan bencana tidak hanya cepat di awal, tetapi juga serius dalam proses pemulihan. Menurutnya, di situlah letak ukuran keberpihakan pemerintah dan legislatif kepada rakyat.

“Jangan sampai masyarakat terpaksa tinggal lama di tenda, sementara anggaran berjalan terus tanpa arah yang jelas. Ini adalah hal yang perlu diperbaiki,” pungkasnya.